Penanaman Pendidikan Moral Pada Anak

 Lisdiana Kurniasih (Mahasiswi IKIP PGRI Semarang, Angkatan 2009)


Pada dasarnya adalah mengupayakan anak untuk mempunyai kesadaran dalam berperilaku taat moral yang secara otonom berasal dari dala diri sendiri (Kurniarti 1992:112). Dasar otonomi nilai moral adalah identifikasi dan orientasi diri (soelaeman 1994). Pola hidup keluarga (Ayah dan Ibu) merupakan model ideal bagi peniruan dan pengidentifikasian perilaku dirinya otonomisasi nilai moral dalam diri anak yang berlangsung dua tahap : a). Pembiasaan Diri, b).Identifikasi Diri

Penempatan dan pengupayaan nilai moral dasar sebagai dasar pijakan berperilaku yang dilandasi oleh kesadaran mereka bahwa nilai dasar (agama) dapat menjadi benteng kokoh untuk mencegah anak-anak melakukan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Bila perilaku telah terseret ke dalam perilaku-perilaku tersebut, upaya-upaya mereka untuk menanamkan kepemilikan dan pengembangan disiplin diri akan sulit tercapai.

Bergling (1985) mengembangkan dua macam metode pendidikan moral yang diprediksikan memiliki kemampuan  yang sama dalalm meningkatkan pertimbangan moral anak. Tinggi atau rendahnya moralitas anak dapat dilihat dari tingkat perkembangan moralnya. Oleh karena itu, Kohlberg (1971) menekankan tujuan pendidikan moral adalah merangsang perkembangan tingkat pertimbangan moral anak. Kematangan pertimbangan moral jangan diukur dengan tingkat standar regional, tetapi hendaknya diukur dengan pertimbangan moral yang benar-benar menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yangbersifat universal, berlandaskan prinsip keadilan, persamaan dan saling terima (Bergling, 1985).

Bentuk pendidikan moral pada hakikatnya lebih cocok dengan semangat moralitas baru yang meletakkan tujaun moral hanya pada pengembangan dengan bantuan moral discourse dalam pandangan moral. Dengan demikian, berarti pendidikan moral membantu mengembangkan pemahaman moral seperti cinta kasih dan kesamaan, yang merupakan tujuan program pendidikan moral (Frankena 1971:395-398).

Tujuan moral secara filosofis menyerukan kebebasan dan kebiasan berpikir sehingga mampu melahirkan pertimbangan yang bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Prinsip moral secara filosofis tidak membedakan seluruh peraturan, sedangkan nilai moral secara konkret didasarkan pada aturan khusus yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu (Kohlberg 1971:129-145). Tujuan pendidikan moral ini, sebenarnya dapat ditemukan dalam cakupan isi dan tujuan yang dikehendaki oleh bidang studi PKn yang diajarkan oleh sekolah di Indonesia, yaitu yang bersumber dari nilai-nilai sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kant (Kolhberg 1977) memformulasikan dua cara untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan moral secara filosofis yaitu:

a.   Memaksimalkan rasa hormat kepada manusia secara perorangan. Tindakan seseorang hendaknya selalu diarahkan kepada orang lain sebagai tujuan akhir dan bukan sebagai alat.

b.   Memaksimalkan universalisasi.

      Tujuan pendidikan moral bukan saja demi terlaksananya aturan yang didukung otoritas sosial tertentu, melainkan jug menghendaki prinsip-prinsip yang dipilih secara bebas oleh individu berdasarkan validitas intrinsik moralitasnya.

Oleh karena itu prinsip moralitas harus bermuara pada prinsip keadilan. Prinsip ini bersentral kepada nilai libertty (kebebasan), equality (kesamaan), reciprocity (saling terima) dan setiap tahapan moral tersebut memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Beddoe (1981), menyarankan agar pendidikan moral hendaknya dilaksanakan dengan mengembangkan suatu tipe kehidupan yang memungkinkan seseorang memiliki sifat respec yang mendalam kepada orang lain. Tujuan pendidikan moral seperti ini akan lebih sesuai apabila dihubungkan dengan kondisi era globalisasi yang melanda dunia karena revolusi industri dan derasnya informasi yang pada gilirannya akan lebih banyak melahirkan konflik dan perubahan nilai-nilai ke arah universalisme.